JAKARTA, iDoPress - Anggota Komisi IV DPR Rajiv mendesak Kementerian Keuangan segera mencairkan anggaran operasional pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebesar Rp 290,9 miliar.

Rajiv mengatakan, pencairan anggaran tersebut mendesak dilakukan mengingat karhutla masih terjadi di sejumlah wilayah, khususnya Kalimantan.

"Kementerian Keuangan harus segera mencairkan anggaran operasional penanganan karhutla yang telah dibahas dalam rapat kerja antara Komisi IV DPR RI bersama Menteri Kehutanan pada 18 Agustus lalu," kata Rajiv dalam keterangannya, Sabtu (22/8/2026).

Rajiv menilai pencairan anggaran semakin mendesak karena titik kebakaran masih bermunculan di sejumlah wilayah Kalimantan.

Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada Jumat (21/8/2026), karhutla kembali terjadi di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur.

Kebakaran tercatat muncul di Kecamatan Tanah Grogot, Batu Sopang, dan Batu Engau.

Total lahan yang terbakar di wilayah tersebut mencapai sekitar 25,29 hektar.

Karhutla juga terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara pada Rabu (19/8/2026).

Kebakaran melanda sejumlah wilayah, yakni Kecamatan Loa Kulu, Tenggarong, Kelurahan Pendingin Kecamatan Sanga-Sanga, Muara Muntai, Muara Jawa, dan Kota Bangun.

Total luas lahan yang terbakar pada kejadian tersebut mencapai 49,55 hektar.

Kebakaran terluas terjadi di Kelurahan Pendingin dengan luas lahan yang terbakar mencapai 42 hektar.

Melihat kondisi tersebut, Rajiv meminta Kementerian Kehutanan bersama pemerintah daerah mengambil langkah luar biasa atau extraordinary dalam menangani karhutla.

“Karhutla saat ini telah berdampak pada kesehatan, pendidikan, transportasi hingga aktivitas ekonomi. Nah, kondisi itu diperparah cuaca kering karena fenomena El Nino. Jadi harus penanganan luar biasa,” ungkap dia.

Politikus Partai Nasdem ini mengapresiasi berbagai pihak yang telah terlibat dalam penanganan karhutla, mulai dari BNPB, kepolisian, pemerintah daerah, hingga unsur TNI.

Menurut dia, penanganan asap yang telah masuk ke permukiman warga membutuhkan koordinasi lintas sektor.