JAKARTA, iDoPress - Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin meminta pemerintah segera membentuk tim investigasi terkait peristiwa kontak tembak di Kabupaten Puncak, Papua Tengah, yang menewaskan warga sipil.

Ia menilai langkah itu penting karena beragam laporan yang beredar di publik berpotensi menimbulkan keresahan.

“Harus ada tim yang benar-benar turun ke lapangan untuk memastikan apa yang sesungguhnya terjadi. Ini penting agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat, tetapi juga tidak memojokkan institusi TNI tanpa dasar yang jelas,” kata Hasanuddin dalam siaran pers, Senin (20/4/2026).

Hasanuddin menegaskan, pemerintah perlu segera melakukan investigasi secara objektif dan menindak tegas jika ditemukan pelanggaran.

Di sisi lain, ia menekankan negara wajib memberikan pendampingan kepada keluarga korban.

“Penegakan hukum harus berjalan, tetapi perhatian kepada korban dan keluarganya juga tidak boleh diabaikan. Negara harus hadir memberikan perlindungan dan pendampingan,” kata politikus PDI-P tersebut.

Hasanuddin pun menekankan bahwa DPR, khususnya Komisi I, akan memastikan akuntabilitas operasi di lapangan, termasuk terhadap Satgas Habema.

“Parlemen akan menjalankan fungsi pengawasan dengan meminta keterangan dari Panglima TNI serta berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait, seperti Kemenko Polhukam dan Komnas HAM, guna memastikan proses berjalan transparan dan adil,” ujar dia.

Ia berharap penanganan kasus ini dilakukan secara profesional, terbuka, dan berkeadilan, sehingga tidak memperkeruh situasi keamanan di Papua serta tetap menjaga kepercayaan publik terhadap institusi negara.

Diberitakan sebelumnya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengeluarkan keterangan pers terkait peristiwa operasi penindakan terhadap kelompok TPNPB-OPM oleh aparat TNI di Distrik Kembru, Kabupaten Puncak, Papua Tengah.

Dalam keterangan resminya, Komnas HAM menyebut peristiwa tersebut mengakibatkan 12 warga sipil meninggal dunia, termasuk kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak.

Selain itu, belasan warga lainnya dilaporkan mengalami luka-luka serius akibat insiden tersebut.

Sementara itu, Koops TNI Habema menyebut tidak ada penembakan terhadap warga sipil oleh TNI di Kampung Kemburu.

Komnas HAM menyatakan masih terus mengumpulkan data dan berkoordinasi dengan berbagai pihak guna memastikan jumlah korban serta kondisi terkini di lapangan. “Segala bentuk serangan terhadap warga sipil, baik dalam situasi perang maupun non-perang, merupakan pelanggaran HAM dan hukum humaniter internasional,” bunyi pernyataan resmi Komnas HAM.

iDoPress berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung iDoPress Plus sekarang